Studi implementasi riset operasi metode penugasan di Kedai Teh Widiwasa
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penghasilan maksimal pada usaha Kedai Teh Widiwasa dengan menggunakan metode penugasan maksimasi. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh penerapan metode penugasan maksimasi terhadap peningkatan penghasilan maksimal pada usaha tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada pemilik Kedai Teh Widiwasa serta salah satu konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, Kedai Teh Widiwasa mampu meningkatkan penghasilan dengan memperhatikan loyalitas pelanggan melalui penerapan konsep 5S dalam pelayanan, pemberian penawaran dan negosiasi produk, serta penetapan harga produk yang stabil, yaitu tidak menaikkan harga meskipun terjadi peningkatan biaya permodalan akibat kenaikan harga bahan baku.
Copyright (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis hukum berbagai jenis pajak dalam konstribusi terhadap penerimaan negara
Pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan negara, memainkan peran penting dalam pemerintahan dan membiayai kemajuan negara. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga mempengaruhi pendapatan negara. Selain itu, penelitian mengkaji kebijakan pemotongan dan pemungutan pajak, yang merupakan komponen penting dari sistem pajak Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Kementerian Keuangan, peraturan -undangan, dan literatur akademik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PPh memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. PPN dan juga PPnBM masing-masing menyumbangkan lebih dari 70% pendapatan nasional setiap tahun. Meskipun sistem pemotongan dan pengumpulan pajak telah meningkatkan penyediaan pajak wajib dan mempercepat penerimaan negara, masih terdapat masalah seperti pelaporan yang tertunda, kurangnya pengawasan administrasi, dan kurangnya pemahaman tentang wajib pajak.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Tinjauan ketentuan umum dan tata cara perpajakan
berhubungan dengan artikel, meliputi latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah dasar fundamental dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur interaksi antara wajib pajak dan pemerintah. Regulasi ini meliputi prinsip-prinsip inti seperti pendaftaran, penentuan, pembayaran, dan penagihan pajak, serta penerapan sanksi untuk pelanggaran administratif. Melalui KUP, pemerintah berusaha membangun sistem perpajakan yang jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Memahami ketentuan ini sangat penting agar wajib pajak dapat menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Studi ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, serta beragam referensi akademis dan sumber hukum yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan KUP yang efisien dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak dan memperkuat pendapatan negara di bidang perpajakan. Di samping itu, penerapan prosedur perpajakan yang sederhana dan bertanggung jawab bisa mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber utama untuk mendanai pembangunan nasional.
Efektivitas upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia
Sengketa pajak di Indonesia terus meningkat seiring kompleksitas regulasi dan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas upaya hukum keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan Kembali dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas upaya hukum masih terbatas oleh rendahnya independensi keberatan, lambatnya proses banding, keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur gugatan, serta kualitas administrasi fiskus yang belum merata. Meskipun kerangka hukum cukup kuat, implementasinya belum optimal dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan aksesibilitas prosedur agar perlindungan hak wajib pajak dapat tercapai secara proporsional.
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak
Pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan dua instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kerangka sistem self assessment. Meskipun wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, faktanya tingkat pelanggaran dan tunggakan pajak masih tergolong tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis prosedur, tahapan, dan legalitas pemeriksaan serta penagihan pajak sebagai upaya penegakan hukum dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prosedur tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Hukum pajak: Penggolongan pajak dan peranannya bagi negara
Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berperan penting Dalam pembiayaan kegiatan publik dan pengaturan ekonomi. Penggolongan pajak Berdasarkan berbagai kriteria, seperti objek, subjek, dan sifatnya, memungkinkan pemerintah Untuk mengelola sumber pendapatan secara lebih efektif. Artikel ini menganalisis klasifikasi Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Indonesia, termasuk pajak penghasilan, pajak Pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Peranan pajak bagi Negara melampaui fungsi fiskal semata, meliputi redistribusi kekayaan, stabilisasi ekonomi, Dan regulasi perilaku masyarakat. Selain itu, implikasi penggolongan pajak terhadap Kebijakan fiskal tercermin dalam kemampuan pemerintah untuk merancang kebijakan yang Adil, transparan, dan responsif terhadap tantangan ekonomi. Melalui kajian ini, penulis Menyoroti pentingnya harmonisasi antara klasifikasi pajak dan kebijakan fiskal untuk Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Analisis didasarkan pada data dari Direktorat Jenderal Pajak dan teori ekonomi terkait, menunjukkan bahwa penggolongan yang tepat Dapat memperkuat peran pajak sebagai pilar utama kesejahteraan negara.
Kajian komprehensif tentang subjek, objek, dan tarif PPH dan PPN bagi wajib pajak di Indonesia
Kajian mengenai subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia yang berbasis self-assessment system. Pemahaman yang komprehensif atas kedua jenis pajak tersebut sangat diperlukan agar wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam struktur subjek pajak, kategori objek pajak, dan ketentuan tarif yang berlaku pada PPh dan PPN, serta hubungan keduanya dalam praktik administrasi perpajakan modern. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPh dan PPN memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi; PPh menekankan kemampuan ekonomis wajib pajak, sedangkan PPN menitikberatkan pada konsumsi barang dan jasa. Perbedaan subjek, objek, dan tarif kedua pajak ini memberikan implikasi signifikan terhadap beban kepatuhan, perencanaan pajak, serta stabilitas penerimaan negara. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi mahasiswa, peneliti, dan pemangku kebijakan perpajakan.
Analisis ketentuan umum perpajakan dan kontribusi pajak terhadap kedaulatan fisikal negara
Artikel ini mengkaji tantangan dalam penerapan ketentuan umum perpajakan serta upaya optimalisasi kontribusi pajak untuk memperkuat kedaulatan fiskal negara. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas dinamika ekonomi global yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, konsistensi regulasi, dan kemampuan negara dalam memobilisasi penerimaan domestik. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan hukum dan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia, serta mengidentifikasi mekanisme strategis yang dapat menjadikan pajak instrumen fiskal yang tangguh, terutama pada situasi krisis global seperti guncangan ekonomi dan perubahan iklim. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini mengevaluasi regulasi yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam kepatuhan wajib pajak, harmonisasi hukum, dan kapasitas fiskal adaptif. Namun demikian, penelitian juga mengungkap bahwa optimalisasi kontribusi pajak melalui reformasi digital, penguatan penegakan hukum, dan kebijakan pajak yang responsif terhadap lingkungan dapat secara signifikan meningkatkan kedaulatan fiskal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koherensi regulasi perpajakan dan penyelarasan dengan perkembangan global merupakan langkah penting untuk memastikan ketahanan fiskal jangka panjang.
Analisis SWOT dan kinerja pemasaran sebagai dasar pengembangan industri kreatif lokal: Studi kasus pada Sanggar Seni Bantenesia
Industri kreatif merupakan sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya daerah, khususnya di Provinsi Banten yang memiliki beragam kekayaan seni tradisional. Namun, usaha kreatif skala kecil dan menengah sering menghadapi tantangan dalam mengembangkan usahanya akibat perkembangan teknologi digital, persaingan yang ketat, serta dampak dari situasi pandemi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara faktor internal dan eksternal (dengan analisis SWOT/X1) serta Kinerja Pemasaran (X2) sebagai dasar pengembangan kreatif lokal (Y). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan 13 informan yang terdiri dari pengelola, instruktur, staf operasional, klien tetap, dan praktisi industri kreatif, serta studi dokumentasi dari sumber internal dan eksternal sanggar. Hasil penelitian bahwa analisis SWOT (X1) mengidentifikasi kekuatan sanggar pada kualitas seni tradisional dan kemampuan berkolaborasi, kelemahan pada strategi promosi dan manajemen sumber daya, peluang dari permintaan pasar yang dan dukungan kebijakan pemerintah, serta ancaman dari persaingan dan perubahan selera masyarakat. Evaluasi kinerja Pemasaran (X2) menunjukkan bahwa sanggar memiliki tingkat kepuasan pelanggan tertinggi, namun masih perlu meningkatkan jangkauan pasar dan efektivitas aktivasi promosi. Kedua variabel tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan langkah-langkah pengembangan industri kreatif lokal (Y) yang meliputi penguatan promosi digital, pengembangan produk inovatif berbasis seni tradisional, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Sanggar Seni Bantenesia sekaligus menjadi referensi untuk pengembangan industri kreatif lokal di Provinsi Banten secara luas.
Analisis strategi promosi dan kualitas produk dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan pada toko mainan Fahri Toys Cabang Serang
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh X1 dan X2 terhadap Y pada Toko Mainan Fahri Toys. Penelitian kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui koesioner berskala likert 1-5 yang didistribusikan kepada pelanggan Fahri Toys. Populasi penelitian sebanyak 65 pelanggan, dengan ukuran sampel 39 responden yang diperoleh melalaui perhitungan rumus Slovin dengan tingkat error 10% (e = 0.1). Teknik ansalisis data meliputi pengujian validitas dan reabilitas instrumen, yang diolah menggunakan Smart PLS dengan pendekatan regresi linier berganda digunakan dalam rangka mengetahui X1 (strategi promosi), dan X2 (kualitas produk), terhadap Y (kepuasan pelanggan). Hasil analisis data reabilitas menghasilkan bahwa seluruh instrumen penelitian memenuhi kriteria, ditunjukan oleh nilai Cronbach’s Alpha pada setiap variabel yang melebihi batas 0,70 dan dinyatakan Reliabel. Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variable promosi (X1), dan kualitas produk (X2), berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Y). Selanjutnya, uji F yang dilkukan secara simultan menunjukan bahwa kedua indikator tersebut secara simultan memiliki efek yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dengan indikator kualitas produk menunjukan pengaruh terbesar. Dapat disimpulkan kudua indikator tersebut berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan pada Toko Mainan Fahri Toys serang.
Tantangan hukum dalam melindungi hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia
Perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan. Meskipun berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah ada, implementasi hukum tersebut masih menghadapi tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Banyak kelompok rentan, seperti perempuan korban kekerasan dan anak-anak, kesulitan mengakses keadilan akibat proses hukum yang panjang, biaya tinggi, dan kurangnya fasilitas pendukung. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem hukum, pendidikan hukum yang lebih baik bagi aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat agar kaum rentan lebih memahami dan menuntut hak-hak kaum rentan. Selain itu, penting juga untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan mudah diakses guna memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif bagi kelompok rentan. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini.
Pengaruh tempat dan promosi terhadap kinerja pemasaran di PT Andalus Alharamain Group Cabang Serang
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tempat dan promosi terhadap kinerja pemasaran pada PT.Andalus Alharamain Group Cabang Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang merupakan bagian dari tenaga pemasar perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis (uji t dan uji F). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Tempat berada pada kategori sangat baik (87,9%), variabel Promosi pada kategori sangat baik (83,4%), dan Kinerja Pemasaran pada kategori baik (77,7%). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial, tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran dengan nilai thitung > ttabel. Demikian pula dengan promosi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Secara simultan, tempat dan promosi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran dengan nilai Fhitung sebesar 29,764 dan tingkat signifikansi 0,000. Strategi untuk meningkatkan kinerja pemasaran dapat dilakukan dengan mempertahankan lokasi yang strategis serta mengoptimalkan kreativitas promosi guna memperluas jangkauan pasar.
Pengaruh strategi pemasaran dan brand image terhadap keputusan pembelian pada Kopi Kenangan Cabang Serang
Industri kopi kontemporer di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya gaya hidup konsumsi kopi, sehingga pelaku usaha dituntut untuk menerapkan strategi pemasaran yang efektif serta membangun brand image yang kuat guna memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kopi Kenangan sebagai salah satu merek kopi lokal ternama perlu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen, khususnya di Cabang Serang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi pemasaran dan brand image terhadap keputusan pembelian konsumen Kopi Kenangan Cabang Serang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 konsumen Kopi Kenangan Cabang Serang. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4, yang meliputi pengujian model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Selain itu, brand image juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Kopi Kenangan Cabang Serang. Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi strategi pemasaran yang tepat dan citra merek yang kuat mampu meningkatkan keyakinan serta keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi pemasaran dan brand image merupakan faktor penting dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, Kopi Kenangan disarankan untuk terus mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif serta memperkuat citra merek guna mempertahankan daya saing di industri kopi.
Pengaruh efektivitas kampanye sosial media marketing dan product pada kinerja pemasaran di Ritel Nice So Kramatwatu
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas kampanye sosial media marketing dan produk terhadap kinerja pemasaran di ritel Nice So Kramatwatu. Metode yang digunakan adalah trianggulasi teknik/metode dengan melakukan wawancara mendalam terhadap responden yang terdiri dari kepala toko, dan staf penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sosial media marketing, yang ditandai dengan peningkatan jangkauan audiens, engagement, dan pertumbuhan pengikut, serta kualitas produk, berkontribusi positif terhadap kinerja pemasaran. Indikator kinerja yang terpengaruh meliputi pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa interaksi langsung melalui kampanye media sosial yang efektif dan penyediaan produk berkualitas tinggi merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pemasaran ritel di Nice So Kramatwatu.
Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan UMKM Boci Sukarasa Teh Yuli di Kota Serang
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada UMKM Boci Sukarasa Teh Yuli yang berlokasi di Kopo, Kota Serang, Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Boci Teh Yuli dengan jumlah sampel sebanyak 44 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan program IBM SPSS. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan kualitas pelayanan memiliki pengaruh namun belum signifikan secara statistik. Secara simultan, kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,728 menunjukkan bahwa 72,8% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh kualitas produk dan kualitas pelayanan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan pada UMKM Boci Teh Yuli dipengaruhi oleh kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama. Oleh karena itu, pihak pengelola disarankan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan secara terpadu guna meningkatkan kepuasan pelanggan.
Asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan finansial yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris atau ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Pada dasarnya, asuransi jiwa bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian ekonomi akibat musibah yang tidak terduga dan memberikan rasa aman bagi keluarga tertanggung. Premi yang dibayarkan oleh nasabah merupakan syarat utama untuk menerima manfaat perlindungan yang disepakati dalam polis asuransi. Dalam praktiknya, asuransi jiwa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti asuransi jiwa konvensional (berjangka, seumur hidup, dan dwiguna) dan asuransi unit-linked, yang menggabungkan unsur perlindungan dan investasi. Premi ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk usia tertanggung, suku bunga investasi, dan biaya operasional perusahaan asuransi. Riset terkait asuransi jiwa umumnya membahas mekanisme perjanjian dalam polis, metode perhitungan premi, dan proses penyelesaian klaim. Riset menunjukkan bahwa penyelesaian klaim asuransi jiwa, jika didukung oleh proses administrasi yang jelas, dapat ditangani dengan mudah dan cepat, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri asuransi.
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kontrak polis dan praktek asuransi di Indonesia
Penelitian ini membahas dinamika kontrak polis dalam praktik asuransi di Indonesia yang sering kali menimbulkan persoalan hukum, kususnya bagi pemegang polis. Meskipun kontrak polis secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, implementasinya di lapangan masih menghadirkan tantangan, seperti dominasi kontrak baku, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi polis, serta lemahnya perlindungan hukum saat terjadi sengketa klaim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kontrak polis, mengidentifikasi permasalahan hukum dalam proses klaim, dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang polis. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif terhadap regulasi dan praktik aktual di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijanjikan dengan realitas yang dihadapi pemegang polis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan literasi hukum masyarakat, dan pengawasan yang lebih tegas dari otoritas keuangan guna mewujudkan praktik asuransi yang adil dan berkeadilan di Indonesia.
Penulisan penelitian ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memberikan sudut pandang baru dalam penyelesaian sengketa asuransi bagi pemegang polis asuransi. Di dalam penulisan penelitian ini, metode penelitian hukum bersifat normatif diaplikasikan dengan menggunakan cara pendekatan atas peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa metode yang dapat ditempuh oleh pemegang polis guna menyelesaikan sengketa. Mulai dari pengaduan kepada perusahaan asuransi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 1 / 2014 dan Pasal 32 ayat (1) POJK 1 / 2013, pengaduan kepada OJK sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK 1 / 2013, penyelesaian sengketa dengan penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) POJK 1 / 2014 serta penyelesaian sengketa melalui proses kepailitan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) POJK 28/2015.
Perbandingan dasar oprasional asuransi konvensional dan asuransi syariah
Asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dua sistem asuransi yang berbeda dalam prinsip dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan membandingkan aspek dasar oprasional asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam perspektif hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti ta'awun, tabarru', dan bebas dari gharar, maysir, dan riba. Sementara itu, asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip jual beli risiko dan berorientasi pada keuntungan. Perbedaan lainnya terletak pada pengelolaan dana, pengawasan, dan pembayaran klaim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia.
Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus tindakan pidana korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara. Upaya pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keberanian individu yang bersedia menjadi pelapor (whistleblower). Sayangnya, pelapor kerap menghadapi risiko serius, mulai dari ancaman fisik, tekanan psikologis, pemecatan dari pekerjaan, hingga kriminalisasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif terhadap pelapor menjadi suatu keharusan dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia dan mengidentifikasi kelemahan regulasi serta pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan seperti UU No. 31 Tahun 1999, PP No. 43 Tahun 2018, dan regulasi LPSK, namun implementasi di lapangan masih lemah dan belum memberikan perlindungan maksimal. Diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang pelapor serta reformasi kelembagaan agar perlindungan hukum menjadi lebih komprehensif, responsif, dan menjamin rasa aman bagi pelapor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem anti-korupsi nasional.
Copyright (c) 2025 Sopiyati Sopiyati, Syarif Hidayatulloh, Ogi Charist M Arifin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi
Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi masih bersifat simbolis dan juga belum memiliki efek jera yang cukup. Meskipun Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memungkinkan pemidanaan terhadap badan hukum, ada beberapa hambatan untuk menerapkannya dalam praktik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hambatan utama dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dan menemukan solusi yang praktis dan yuridis. Metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan penelitian pustaka dan juga analisis yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tantangan utama meliputi kesulitan dalam membuktikan niat jahat korporasi, budaya hukum yang masih fokus pada individu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta belum optimalnya penerapannya. Perma No. 13 Tahun 2016. Dan akibatnya, perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, penguatan penerapan Perma tersebut sebagai pedoman teknis yang mengikat seluruh pengakuan. Pertanggungjawaban pidana korporasi akan bersifat formalistik dan tidak akan membantu pemberantasan korupsi secara sistemik jika tidak ada reformasi struktural dan kontekstual.
Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UU nomor 21 tahun 2007
Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang masih sering terjadi baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelaku dengan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan hukum terhadap kasus perdagangan orang sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun UU No. 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang memadai, pelaksanaannya masih menemui kendala, seperti lemahnya sinergi antarinstansi, terbatasnya sumber daya, serta perlindungan korban yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia.
Peran mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional
Penanganan sengketa internasional sangat penting untuk meningkatkan rasa hormat dan kesetaraan antar negara. Potensi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menangani masalah internasional. Satu prinsip utama hukum internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai. Diplomatik dan perundingan harus selalu menjadi langkah pertama dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Dalam dunia hukum, setiap pendekatan memiliki hasil yang berbeda. Selain itu menekankan bahwa peran ICJ dan PBB harus diperkuat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai, transparansi, dan akuntabilitas. Jika upaya damai tidak berhasil, penting untuk memahami pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin melibatkan penggunaan kekerasan. Perang, tindakan non-perang, retorsi, pembalasan, blokade damai, dan intervensi adalah contoh sengketa penyelesaian kekerasan. Dalam hukum internasional, setiap tindakan memiliki konsekuensi dan implikasi yang berbeda. Dalam penanganan sengketa internasional menggarisbawahi betapa pentingnya meningkatkan kesadaran hukum internasional dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Ini sangat penting dalam masalah penelitian internasional.
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri
Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Penelitian ini berusaha membahas permasalahan apakah ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Gresik serta apakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya
Tindak pidana korupsi merupakan persoalan serius yang mengancam stabilitas dan kemajuan suatu negara. Korupsi mencakup tindakan melawan hukum seperti penyuapan, penggelapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara sistematis pengertian, bentuk, faktor penyebab, serta dampak dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dari berbagai literatur akademik dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan terjadi di berbagai sektor, disebabkan oleh faktor individu, kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pengawasan. Dampak korupsi sangat luas, mencakup kerugian negara, ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, serta penegak hukum.
Tantangan dan persoalan dalam penanganan tindak pidana teknologi informasi dan elektronik (ITE) ditinjau dari sudut pandang sistem hukum
Kejahatan dalam ranah Teknologi informasi dan elektronik (ITE) merupakan bentuk kriminalitas kontemporer yang berkembang seiring kemajuan digital. Karakteristiknya yang unik dan kompleks menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek penegakan hukum, termasuk persoalan yurisdiksi, peraturan yang berlaku, serta efektivitas struktur lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas berbagai persoalan dalam penanganan tindak pidana ITE dari perspektif hukum nasional dan mengusulkan langkah-langkah strategis dalam menghadapinya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif, kajian ini menunjukkan bahwa respons terhadap cyber crime memerlukan harmonisasi peraturan lintas wilayah, penguatan institusi penegak hukum, serta pembaruan cara pandang hukum agar relevan dengan perkembangan teknologi digital. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam mendorong formulasi kebijakan hukum yang adaptif dan mampu menjawab tantangan kejahatan siber secara efektif.
Tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika: Faktor penyebab dan upaya penanggulangan
Artikel Ilmiah ini membahas permasalahan serius penyalahgunaan narkotika di Indonesia, menganalisisnya dari sudut pandang kriminologi, dan mengkaji upaya penanggulangannya. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka penyalahgunaan narkotika, keragaman jenis narkotika yang beredar, dan semakin canggihnya modus operandi para pelaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur penanggulangan secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas tindak pidana narkotika di Indonesia, mencakup berbagai jenis kejahatan mulai dari produksi, pengedaran, hingga penyalahgunaan. Pembahasan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menganalisis pasal-pasal kunci, dan menelaah implementasinya dalam praktik. Studi kasus penyelundupan sabu di Kalimantan Barat diuraikan sebagai contoh nyata. Kesimpulannya, penegakan hukum narkotika di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi, termasuk reformasi penegakan hukum, peningkatan sarana rehabilitasi, penguatan kerja sama internasional, dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan.
Tindak pidana perdagangan orang: analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam perspektif hukum Indonesia
Perkembangan kriminalitas yang sangat pesat, memukul para elemen terdidik di negeri ini untuk berfikir keras memformat konsep sedemikian rupa guna mengimbangi modus operandi kejahatan yang semakin rumit. Memaksa peraturan perundang-undangan kita untuk bisa mengatasi persoalan ini sama saja memelihara ketidakadilan. Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin perkembang di Indonesia. Materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudahdiatur pada pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder seperti norma-norma hukum yang berlaku, jurnal ilmiah, buku, prosiding seminar, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasiatau mengakibatkanorang tereksploitasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi tentang bahaya dan modus perdagangan orang, khususnya di daerah-daerah rawan. Pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia, bahaya TPPO, serta cara melindungi diri sangat penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan orang.
Analisis yuridis dan strategi penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus
Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui lembaga keuangan, perusahaan, dan transaksi properti. Dalam penanggulangannya, Indonesia telah mengatur mekanisme upaya hukum baik secara preventif maupun represif, termasuk penguatan sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta kerja sama internasional. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, karena sifat kejahatan ini yang seringkali melintasi batas negara.
Pengaruh kompetensi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesbangpol Kabupaten Serang Banten
Kinerja pegawai merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang memadai, motivasi kerja yang tinggi, serta lingkungan kerja yang kondusif berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai. Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dan secara kolektif membentuk dasar yang kuat bagi pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Temuan ini memberikan kontribusi praktis dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pegawai berbasis pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola lingkungan kerja yang mendukung.