Asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan finansial yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris atau ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Pada dasarnya, asuransi jiwa bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian ekonomi akibat musibah yang tidak terduga dan memberikan rasa aman bagi keluarga tertanggung. Premi yang dibayarkan oleh nasabah merupakan syarat utama untuk menerima manfaat perlindungan yang disepakati dalam polis asuransi. Dalam praktiknya, asuransi jiwa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti asuransi jiwa konvensional (berjangka, seumur hidup, dan dwiguna) dan asuransi unit-linked, yang menggabungkan unsur perlindungan dan investasi. Premi ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk usia tertanggung, suku bunga investasi, dan biaya operasional perusahaan asuransi. Riset terkait asuransi jiwa umumnya membahas mekanisme perjanjian dalam polis, metode perhitungan premi, dan proses penyelesaian klaim. Riset menunjukkan bahwa penyelesaian klaim asuransi jiwa, jika didukung oleh proses administrasi yang jelas, dapat ditangani dengan mudah dan cepat, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri asuransi.
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kontrak polis dan praktek asuransi di Indonesia
Penelitian ini membahas dinamika kontrak polis dalam praktik asuransi di Indonesia yang sering kali menimbulkan persoalan hukum, kususnya bagi pemegang polis. Meskipun kontrak polis secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, implementasinya di lapangan masih menghadirkan tantangan, seperti dominasi kontrak baku, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi polis, serta lemahnya perlindungan hukum saat terjadi sengketa klaim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kontrak polis, mengidentifikasi permasalahan hukum dalam proses klaim, dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang polis. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif terhadap regulasi dan praktik aktual di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijanjikan dengan realitas yang dihadapi pemegang polis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan literasi hukum masyarakat, dan pengawasan yang lebih tegas dari otoritas keuangan guna mewujudkan praktik asuransi yang adil dan berkeadilan di Indonesia.
Penulisan penelitian ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memberikan sudut pandang baru dalam penyelesaian sengketa asuransi bagi pemegang polis asuransi. Di dalam penulisan penelitian ini, metode penelitian hukum bersifat normatif diaplikasikan dengan menggunakan cara pendekatan atas peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa metode yang dapat ditempuh oleh pemegang polis guna menyelesaikan sengketa. Mulai dari pengaduan kepada perusahaan asuransi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 1 / 2014 dan Pasal 32 ayat (1) POJK 1 / 2013, pengaduan kepada OJK sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK 1 / 2013, penyelesaian sengketa dengan penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) POJK 1 / 2014 serta penyelesaian sengketa melalui proses kepailitan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) POJK 28/2015.
Perbandingan dasar oprasional asuransi konvensional dan asuransi syariah
Asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dua sistem asuransi yang berbeda dalam prinsip dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan membandingkan aspek dasar oprasional asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam perspektif hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti ta'awun, tabarru', dan bebas dari gharar, maysir, dan riba. Sementara itu, asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip jual beli risiko dan berorientasi pada keuntungan. Perbedaan lainnya terletak pada pengelolaan dana, pengawasan, dan pembayaran klaim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia.
Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus tindakan pidana korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara. Upaya pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keberanian individu yang bersedia menjadi pelapor (whistleblower). Sayangnya, pelapor kerap menghadapi risiko serius, mulai dari ancaman fisik, tekanan psikologis, pemecatan dari pekerjaan, hingga kriminalisasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif terhadap pelapor menjadi suatu keharusan dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia dan mengidentifikasi kelemahan regulasi serta pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan seperti UU No. 31 Tahun 1999, PP No. 43 Tahun 2018, dan regulasi LPSK, namun implementasi di lapangan masih lemah dan belum memberikan perlindungan maksimal. Diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang pelapor serta reformasi kelembagaan agar perlindungan hukum menjadi lebih komprehensif, responsif, dan menjamin rasa aman bagi pelapor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem anti-korupsi nasional.
Copyright (c) 2025 Sopiyati Sopiyati, Syarif Hidayatulloh, Ogi Charist M Arifin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi
Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi masih bersifat simbolis dan juga belum memiliki efek jera yang cukup. Meskipun Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memungkinkan pemidanaan terhadap badan hukum, ada beberapa hambatan untuk menerapkannya dalam praktik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hambatan utama dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dan menemukan solusi yang praktis dan yuridis. Metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan penelitian pustaka dan juga analisis yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tantangan utama meliputi kesulitan dalam membuktikan niat jahat korporasi, budaya hukum yang masih fokus pada individu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta belum optimalnya penerapannya. Perma No. 13 Tahun 2016. Dan akibatnya, perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, penguatan penerapan Perma tersebut sebagai pedoman teknis yang mengikat seluruh pengakuan. Pertanggungjawaban pidana korporasi akan bersifat formalistik dan tidak akan membantu pemberantasan korupsi secara sistemik jika tidak ada reformasi struktural dan kontekstual.
Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UU nomor 21 tahun 2007
Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang masih sering terjadi baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelaku dengan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan hukum terhadap kasus perdagangan orang sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun UU No. 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang memadai, pelaksanaannya masih menemui kendala, seperti lemahnya sinergi antarinstansi, terbatasnya sumber daya, serta perlindungan korban yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia.
Peran mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional
Penanganan sengketa internasional sangat penting untuk meningkatkan rasa hormat dan kesetaraan antar negara. Potensi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menangani masalah internasional. Satu prinsip utama hukum internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai. Diplomatik dan perundingan harus selalu menjadi langkah pertama dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Dalam dunia hukum, setiap pendekatan memiliki hasil yang berbeda. Selain itu menekankan bahwa peran ICJ dan PBB harus diperkuat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai, transparansi, dan akuntabilitas. Jika upaya damai tidak berhasil, penting untuk memahami pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin melibatkan penggunaan kekerasan. Perang, tindakan non-perang, retorsi, pembalasan, blokade damai, dan intervensi adalah contoh sengketa penyelesaian kekerasan. Dalam hukum internasional, setiap tindakan memiliki konsekuensi dan implikasi yang berbeda. Dalam penanganan sengketa internasional menggarisbawahi betapa pentingnya meningkatkan kesadaran hukum internasional dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Ini sangat penting dalam masalah penelitian internasional.
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri
Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Penelitian ini berusaha membahas permasalahan apakah ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Gresik serta apakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya
Tindak pidana korupsi merupakan persoalan serius yang mengancam stabilitas dan kemajuan suatu negara. Korupsi mencakup tindakan melawan hukum seperti penyuapan, penggelapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara sistematis pengertian, bentuk, faktor penyebab, serta dampak dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dari berbagai literatur akademik dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan terjadi di berbagai sektor, disebabkan oleh faktor individu, kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pengawasan. Dampak korupsi sangat luas, mencakup kerugian negara, ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, serta penegak hukum.
Tantangan dan persoalan dalam penanganan tindak pidana teknologi informasi dan elektronik (ITE) ditinjau dari sudut pandang sistem hukum
Kejahatan dalam ranah Teknologi informasi dan elektronik (ITE) merupakan bentuk kriminalitas kontemporer yang berkembang seiring kemajuan digital. Karakteristiknya yang unik dan kompleks menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek penegakan hukum, termasuk persoalan yurisdiksi, peraturan yang berlaku, serta efektivitas struktur lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas berbagai persoalan dalam penanganan tindak pidana ITE dari perspektif hukum nasional dan mengusulkan langkah-langkah strategis dalam menghadapinya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif, kajian ini menunjukkan bahwa respons terhadap cyber crime memerlukan harmonisasi peraturan lintas wilayah, penguatan institusi penegak hukum, serta pembaruan cara pandang hukum agar relevan dengan perkembangan teknologi digital. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam mendorong formulasi kebijakan hukum yang adaptif dan mampu menjawab tantangan kejahatan siber secara efektif.
Tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika: Faktor penyebab dan upaya penanggulangan
Artikel Ilmiah ini membahas permasalahan serius penyalahgunaan narkotika di Indonesia, menganalisisnya dari sudut pandang kriminologi, dan mengkaji upaya penanggulangannya. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka penyalahgunaan narkotika, keragaman jenis narkotika yang beredar, dan semakin canggihnya modus operandi para pelaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur penanggulangan secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas tindak pidana narkotika di Indonesia, mencakup berbagai jenis kejahatan mulai dari produksi, pengedaran, hingga penyalahgunaan. Pembahasan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menganalisis pasal-pasal kunci, dan menelaah implementasinya dalam praktik. Studi kasus penyelundupan sabu di Kalimantan Barat diuraikan sebagai contoh nyata. Kesimpulannya, penegakan hukum narkotika di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi, termasuk reformasi penegakan hukum, peningkatan sarana rehabilitasi, penguatan kerja sama internasional, dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan.
Tindak pidana perdagangan orang: analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam perspektif hukum Indonesia
Perkembangan kriminalitas yang sangat pesat, memukul para elemen terdidik di negeri ini untuk berfikir keras memformat konsep sedemikian rupa guna mengimbangi modus operandi kejahatan yang semakin rumit. Memaksa peraturan perundang-undangan kita untuk bisa mengatasi persoalan ini sama saja memelihara ketidakadilan. Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin perkembang di Indonesia. Materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudahdiatur pada pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder seperti norma-norma hukum yang berlaku, jurnal ilmiah, buku, prosiding seminar, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasiatau mengakibatkanorang tereksploitasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi tentang bahaya dan modus perdagangan orang, khususnya di daerah-daerah rawan. Pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia, bahaya TPPO, serta cara melindungi diri sangat penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan orang.
Analisis yuridis dan strategi penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus
Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui lembaga keuangan, perusahaan, dan transaksi properti. Dalam penanggulangannya, Indonesia telah mengatur mekanisme upaya hukum baik secara preventif maupun represif, termasuk penguatan sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta kerja sama internasional. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, karena sifat kejahatan ini yang seringkali melintasi batas negara.
Pengaruh kompetensi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesbangpol Kabupaten Serang Banten
Kinerja pegawai merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang memadai, motivasi kerja yang tinggi, serta lingkungan kerja yang kondusif berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai. Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dan secara kolektif membentuk dasar yang kuat bagi pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Temuan ini memberikan kontribusi praktis dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pegawai berbasis pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola lingkungan kerja yang mendukung.
Pengaruh digital marketing dalam meningkatkan omset penjualan pada UMKM Sushi di Cicurug Sukabumi
Seiring perkembangan bisnis saat ini, selain peningkatan produksi, banyak upaya pemberdayaan UMKM juga perlunya memperluas pemasaran produk, karena UMKM Indonesia umumnya mengalami kesulitan dalam pengembangan, salah satu penyebabnya karena terbatasnya cakupan pemasaran. Pemasaran digital adalah bentuk strategi pemasaran yang melibatkan pemasaran produk sedemikian rupa sehingga sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat waktu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi digital yang akan dilakukan dalam meningkatkan omset penjualan pada era perkembangan internet dengan digital marketing. Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara dan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi serta data yang telah penulis kumpulkan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Sushi SamPuji menggunakan strategi pemasaran digital dalam meningkatkan omset penjualan sangat efektif dilakukan untuk mengikuti tren terkini agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kepada peneliti selanjutnya mungkin dapat lebih banyak menyampaikan tentang pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan omset, dan mungkin dapat mencari permasalahan baru tentang pemasaran digital pada UMKM di sekitar
Copyright (c) 2025 Riki Gana Suyatna, Fitri Puji Astuti, Risa Ferisarini, Putri Amalia (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengaruh distribusi, harga, dan promosi terhadap peningkatan penjualan mie sedaap di Sharjah Coop United Emirates Arab
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh distribusi, harga, dan promosi terhadap peningkatan penjualan Mie Sedaap di Sharjah Coop, Uni Emirat Arab, berdasarkan data yang dikumpulkan dari observasi dan analisis penjualan selama periode tertentu. Data menunjukkan bahwa Mie Sedaap memiliki distribusi yang hanya mencapai 0.07% saja di seluruh cabang Sharjah Coop, dengan harga rata-rata produk sebesar AED 9.40 per paket. Selain itu, promosi yang dilakukan, seperti diskon dan kampanye iklan, berhasil meningkatkan visibilitas produk dan menarik perhatian konsumen, yang tercermin dalam peningkatan penjualan selama periode penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa strategi distribusi yang efisien, penetapan harga yang kompetitif, dan promosi yang efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan penjualan Mie Sedaap di pasar lokal. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi manajemen Mie Sedaap untuk terus mengoptimalkan ketiga elemen tersebut guna mencapai pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan di Sharjah Coop..
Copyright (c) 2025 Imam Akbar, Riki Gana Suyatna, Dwitia Murisniawati, Siti Nuraeni (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Studi perbandingan pengaruh antara ulasan dan rating terhadap keputusan pembelian kaos unisex di e-commerce Shopee
Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia telah mengubah cara konsumen mengambil keputusan pembelian, terutama pada produk fashion seperti kaos unisex yang dijual secara massal oleh banyak toko online. Dalam kondisi pasar yang kompetitif dan produk yang relatif homogen, reputasi digital seperti ulasan dan rating menjadi faktor kunci pembeda yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh ulasan (review) dan rating terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk kaos unisex di platform e-commerce Shopee. Kaos unisex dipilih karena sifatnya yang netral gender, bersifat umum, dan sangat populer di pasar online, sehingga menjadi contoh ideal untuk melihat peran ulasan dan rating dalam memengaruhi minat beli. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik observasi terhadap lima toko kaos unisex yang memiliki performa penjualan berbeda. Data dianalisis berdasarkan rating toko dan produk, jumlah ulasan, proporsi bintang, serta isi ulasan positif dan negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulasan konsumen, terutama yang bersifat visual dan deskriptif, memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan pembelian dibandingkan rating. Toko dengan kombinasi rating tinggi dan ulasan yang mendetail terbukti mendominasi penjualan. Temuan ini menegaskan pentingnya ulasan sebagai bentuk electronic word of mouth dalam membentuk persepsi dan keputusan konsumen di era digital.
Copyright (c) 2025 Ridwan Maulana, Sopiatul Khoiriyah, Riki Gana Suyatna, Yunita Sari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengadaan tanah bagi kepentingan umum dalam kerangka pembangunan nasional: Perspektif hukum dan implementasi di Indonesia
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan nasional. Namun, implementasinya seringkali menimbulkan polemik terkait hak atas tanah masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengadaan tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data sekunder berupa literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengadaan tanah telah memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan pemerintah. Disarankan agar pemerintah meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah.
Peralihan hak atas tanah merupakan aspek penting dalam hukum agraria yang berkaitan dengan perubahan status kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini melibatkan berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, hibah, pewarisan, dan tukar menukar. Di Indonesia, peralihan hak atas tanah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Jurnal ini mengkaji dinamika hukum terkait peralihan hak atas tanah, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik, serta implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proses ini. Penelitian ini juga menyoroti hambatan yang muncul diera digital dan modernisasi administrasi pertanahan.
Copyright (c) 2025 Anisa Nurul Hidayah, Asep Guntur Hidayat, Tryola Nadiaa (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peradilan administrasi di bidang perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan penegakan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Peradilan pajak sendiri merupakan mekanisme yang dirancang untuk menangani perdamaian antara wajib pajak dan otoritas perpajakan, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan berlandaskan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, disetujui dalam bidang pajak menjadi salah satu langkah awal yang diambil oleh wajib pajak sebagai upaya untuk menyelesaikan pengujian sebelum melanjutkan ke tahap peradilan lebih lanjut. Jurnal ini akan membahas secara mendalam tentang peradilan administrasi yang berlaku dalam konteks perpajakan, dengan menitikberatkan pada proses dan mekanisme yang terlibat, mulai dari pengajuan persetujuan hingga penyelesaian. Penulis juga akan membahas bagaimana perpajakan berfungsi dalam mengatur konflik hukum yang melibatkan kewajiban perpajakan, termasuk evaluasi atas efektivitas serta tantangan yang dihadapi oleh sistem administrasi pajak di Indonesia. Dengan memahami bagaimana administrasi perpajakan di bidang perpajakan berjalan, diharapkan dapat diidentifikasi solusi untuk meningkatkan kualitas keadilan dan penegakan hukum di sektor perpajakan. Kajian ini penting untuk memahami peran administrasi perpajakan dalam memastikan bahwa proses perpajakan dilaksanakan secara transparan dan adil, serta memberikan perlindungan bagi hak-hak wajib pajak. Penulis juga akan membahas implikasi hukum dan dampaknya terhadap pengembangan
Copyright (c) 2025 Lita Nurlita, Retno Sari Widowati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan kontribusi orang ke kas negara terhadap hukum (bisa dipaksakan) dengan tidak bisa menyeimbangkan pendapatan. Yang memiliki tujuan dan digunakan untuk pemukiman umum. Seperti kita ketahui bahwa pajak memiliki bagian dari peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat percapita untuk program jangka panjang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peranan pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal yaitu pendanaan infrastruktur, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan stabilitas ekonomi. (2) Tingkat urbanisasi suatu daerah secara signifikan mempengaruhi efektivitas pajak daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi.
Dampak utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara
Utang pajak menimbulkan resiko bagi stabilitas keuangan negara, termasuk berpotensi mengganggu anggaran pemerintah dan mengurangi kemampuan negara untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui bagaimana dampak utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak utang pajak, diharapkan dapat ditemukan Solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh utang pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Pustaka berupa buku atau referensi yang relevan sesuai tema. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa utang negara akan memberikan dampak positif bagi stabilitas keuangan negara bila pengelolaan pajak dilakukan dengan baik namun sebaliknya akan berdampak negative terhadap stabilitas keuangan keuangan negara bila pengelolaan pajak tidak akan merusak stabilitas ekonomi dan keuangan negara.
Reformasi pengelolaan tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia: Tantangan dan solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip hukum agraria dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), penelitian ini mengeksplorasi aspek keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi dalam penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis data kualitatif yang bersumber dari dokumen hukum, keputusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum agraria dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam konflik agraria dan perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan untuk mewujudkan sistem hukum agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kepemilikan hak atas tanah merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem hukum agraria yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara dengan tanah. Hak-hak atas tanah mencakup hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penguasaan ini melibatkan tidak hanya kendali fisik atas tanah, tetapi juga penguasaan hukum yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan tanah sesuai ketentuan undang-undang. Artikel ini mengulas dasar-dasar konsep penguasaan hak atas tanah, berbagai jenis hak yang ada, mekanisme untuk memperoleh, memindahkan, dan menghapus hak, serta tantangan hukum yang muncul, seperti konflik agraria, tumpang tindih kepemilikan, dan kebijakan redistribusi tanah. Dengan pemahaman yang baik mengenai penguasaan hak atas tanah, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam memanfaatkan sumber daya tanah secara berkelanjutan.
Peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak di Indonesia
Dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari sini dapat dilihat bahwa setiap peradilan memiliki tugasnya masing-masing untuk mengatasi suatu sengketa. Disini penulis lebih memfokuskan kepada sengketa dalam bidang administrasi terutama perpajakan, yang dimana tempat penyelesaiannya itu dapat dilakukan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dari paparan singkat tersebut, penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan diantaranya apakah penyebab timbulnya sengketa pajak dan bagaimana peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak. Tujuan penulisan jurnal ini adalah supaya pembaca dapat mengetahui bagaimana peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Peradilan Administrasi dipandang sangat perlu adanya atau sangat diperlukan, karena dipandang sebagai tempat pengadilan untuk suatu perkara yang mengkhusus di bidang administrasi itu sendiri. Dengan adanya suatu pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara di bidang administrasi, tentunya orang-orang akan lebih percaya dan yakin atas keputusan yang diberikan dalam suatu perkara administrasi dan tidak ada lagi keraguan karena yang menyelesaikan perkara tersebut adalah orang-orang yang khusus dibidangnya.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Pajak Nomor 19 Tahun 2000 adalah dasar hukum mengenai hutang pajak. Hutang pajak yang terjadi di KPP disebabkan karena kurangnya kesadaran pemahaman akan kewajibannya dalam melaksanakan peran perpajakan mengakibatkan fiskus (Pejabat Pajak) harus menetapkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, besarnya ketetapan pajak yang ditentukan oleh fiskus menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hutang pajak yaitu akibat kelalaian pembayaran pajak maka timbulnya hutang pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan normatif (Statutory Approach), metode penelitian ini memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terkait dengan pajak secara umum maupun ketentuan khusus mengenai hutang pajak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hutang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan/atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu.
Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi
Hukum perikatan adalah cabang hukum privat yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang melibatkan hak dan kewajiban, baik individu maupun badan hukum. Hukum perikatan berfungsi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam transaksi ekonomi, sosial, dan hubungan perdata lainnya. Penelitian ini mengkaji konsep, prinsip dasar, serta implementasi hukum perikatan dalam praktik di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis doktrin hukum, yurisprudensi, dan regulasi yang relevan. Pembahasan difokuskan pada pemahaman, interpretasi, serta penerapan hukum perikatan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun memiliki landasan yuridis yang kuat, penerapan hukum perikatan sering menghadapi kendala. Tantangan meliputi kesenjangan antara teori dan praktik, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perikatan, serta perubahan sosial-ekonomi yang memengaruhi proses penegakan hukum. Perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman juga menuntut adaptasi terhadap prinsip hukum ini agar tetap relevan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan regulasi, peningkatan pemahaman hukum oleh masyarakat, serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, hukum perikatan dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan hubungan hukum yang harmonis di Indonesia.
Akibat hukum dari suatu perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia
Sebagai subjek hukum manusia tidak terlepas dari hal yang bernama Perjanjian, Perjanjian merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang sepakat untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Artikel ini bertujuan untuk membahas akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian, baik terhadap pihak yang terlibat, maupun terhadap pihak ketiga yang dapat terpengaruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif, dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang sah memiliki akibat hukum berupa kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi isi perjanjian, serta memberikan hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian melalui jalur hukum.
Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana ada pihak yang berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Menurut hukum perdata perikatan di bagi menjadi dua yaitu perikatan yang sederhana dan perikatan yang agak rumit. Sumber huum perikatan di Indonesia berdasarkan dari hukum perjanjian dan undang-undang. Menurut pasal 1233 KUH Perdata di jelaskan dari sumber hukum perikatan di bagi menjadi dua yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Pada artikel ini akan lebih di jelaskan tentang macam-macam dan sumber hukum perikatan dalam hukum perdata. Sumber hukum perikatan di Indonesia berasal dari hukum perjanjian dan undang-undang. Sebagaimana diatur dalam pasal 1233 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata). Artikel ini akan membahas berbagai macam-macam perikatan, sumber hukum perikatannya serta system hukum perikatannya.